AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan sudah menerima pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dari 22 partai politik (parpol). Data itu per hari ini, Senin (27/6/2022), pukul 10.00 WIB.
"Jadi total jumlah parpol yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 22 parpol," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (27/6/2022).
Sehingga, Idham menjelaskan, dari data 22 parpol ini, artinya sudah ada tujuh parpol peserta Pemilu 2019 yang melampaui parliamentary threshold mendaftar untuk Pemilu 2024.
baca juga:
Kemudian ada lima parpol peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT dan 10 parpol belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019.
"Jadi, kini sudah ada 7 parpol (peserta Pemilu 2019 melampaui PT), 5 parpol (peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT), dan 10 parpol (belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019)," papar dia.
Berikut ini daftar 22 parpol sudah melakukan pendaftaran melalui SIPOL KPU per Senin (27/6/2022), pukul 10.00 WIB:
1. Partai Golongan Karya
3. Partai Bhinneka Indonesia
3. Partai Hati Nurani Rakyat
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Swara Rakyat Indonesia
6. Partai Rakyat Adil Makmur
7. Partai Persatuan Indonesia
8. Partai Demokrat
9. Partai NasDem
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15. Partai Kebangkitan Nusantara
16. Partai Pandu Bangsa
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Republikku
19. Partai Keadilan Sejahtera
20. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
21. Partai Garda Perubahan Indonesia
22. Partai Gerakan Indonesia Raya
Seperti diketahui, KPU RI telah meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Jumat 24 Juni 2022.
"Kami menyampaikan bahwa hari ini 24 Juni 2022 sampai berakhirnya masa pendaftaran partai politik, mulai membuka akses SIPOL. Kami menetapkan SIPOL sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, pada hari ini kita akan luncurkan," kata Idham dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta.
Ia menerangkan, SIPOL tersebut merupakan kewenangan atributif KPU yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
Adapun data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi SIPOL, lanjut Idham, yakni profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan dan kantor tetap partai politik. []
