News

KPK Ungkap Sisi Positif Gagasan Jaksa Agung Korupsi Rp50 Juta Tak Diusut

Rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak ingin memroses kasus korupsi dengan nilai kerugian Rp50 juta, ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.


KPK Ungkap Sisi Positif Gagasan Jaksa Agung Korupsi Rp50 Juta Tak Diusut
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberi sambutan dalam acara peluncuran ACFFest 2020 (Dok. Tangkapan Layar YT KPK RI)

AKURAT.CO, Rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak ingin memroses kasus korupsi dengan nilai kerugian Rp50 juta, ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Kebijakan tersebut dinilai punya sisi positif, khusus untuk efisiensi anggaran. Sebab, proses hukum juga mempertimbangkan antara pengeluaran dan keuntungan.

"Proses hukum kalau kami perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan, banding dan kasasi, biayanya tentu lebih besar dari Rp50 juta. Saya memahami gagasan tersebut,” kata Ghufron dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

baca juga:

Meski mendukung gagasan tersebut, tetapi undang-undang tidak mengizinkan aparat penegak hukum untuk membiarkan praktik korupsi meski nilainya di bawah Rp50 juta.

“Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta,” kata Ghufron.

Ghufron mengungkapkan, aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara. Tetapi, terdapat aspek penjeraan dan sikap negara menghukum mereka yang melakukan praktik korupsi berapa pun kerugiannya.

Karena itu, lanjut Ghufron, KPK tetap memroses suatu perkara rasuah meski angka kerugian negaranya kecil.

“KPK adalah penegak hukum, apa pun ketentuan undang-undang itu yang akan ditegakkan,” ungkap Ghufron.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/1/2022) mengungkapkan, dirinya telah meminta jajaran tidak memroses hukum pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta.