News

KPK Ungkap Indikasi Rasuah dalam Laporan Pajak Panin Bank Tahun 2016

Sejalan dengan hal itu KPK menetapkan petinggi Panin Bank


KPK Ungkap Indikasi Rasuah dalam Laporan Pajak Panin Bank Tahun 2016
Ketua KPK Firli Bahuri (DOK: KPK)

AKURAT.CO Laporan pajak Bank Pan Indonesia (Panin Bank) untuk tahun 2016 terindikasi rasuah. Hal ini terungkap usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka kasus suap pengurusan pajak.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Panin Bank melalui kuasa wajib pajaknya, Veronika Lindawati (VL) menyuap Angin Prayitno senilai SGD500 ribu sekitar tahun 2018.

"Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 Miliar," kata Firli di kantornya, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Firli mengatakan, suap tersebut diberikan kepada Angin agar Bank Pan Indonesia bisa bebas menyesuaikan besaran pajak yang akan mereka bayar ke negara.

"APA dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan DR (Dadan Ramdani) selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak," kata Firli.

Selain Panin Bank, terdapat 2 perusahaan lain yang ikut menyuap pejabat pajak Angin Prayitno antara lain: yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Sejauh ini KPK telah menetapkan 6 orang dalam kasus tersebut. Mereka terdiri dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA); Kepala Subdirektorat Kerjasama danDukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), Agus Susetyo (AS)  selaku konsultan pajak, dan Veronika Lindawati (VL) selaku Kuasa Wajib Pajak.

Dalam hal ini KPK mengingatkan kepada semua pihak untuk taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada, dengan tidak menyuap petugas pajak.

"KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas. Bukan dengan menjanjikan/memberi dan menerima suap," tegas Firli.

Terkait hal ini, pihak manajemen Bank Panin mengeluarkan pernyataan resmi ihwal kasus yang diduga menyeret salah satu pejabatnya itu.

Pertama, Bank Panin menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum tersebut. Pihaknya tidak bermaksud mendahului proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Kedua, jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak Bank Panin, pihaknya menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Ketiga, bahwa selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016, Bank Panin ikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Bank Panin mengklaim selama ini adalah Wajib Pajak yang taat dan mengikuti seluruh aturan perpajakan.

Keempat, bahwa selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, pihak Bank Panin juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel

Kelima, bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016.

"Kami sebagai perusahaan terbuka, memiliki tanggung jawab kepada seluruh Stakeholder untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip Good Corporate Governance yang baik," demikian dikutip dari pernyataan resmi Panin Bank.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu