News

KPK Tidak Ragu Kembangkan Dugaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang

Lembaga antirasuah memastikan bakal menindaklanjuti jika ada keterangan dari saksi yang memberikan informasi terkait dugaan pidana lain.

KPK Tidak Ragu Kembangkan Dugaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mengembangkan dugaan suap dalam jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang. KPK kini tengah mencari bukti guna melihat adanya peluang dugaan pidana lainnya.

"Selain jual beli jabatan di Pemalang, kalau ada tindak pidana korupsi lainnya, tentu kami akan kembangkan ke arah tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/8/2022).

Ghufron mengatakan saat ini pihaknya masih mencari bukti dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang dengan memeriksa sejumlah saksi. 

baca juga:

Lembaga antirasuah memastikan bakal menindaklanjuti jika ada keterangan dari saksi yang memberikan informasi terkait dugaan pidana lain.

"Sejauh ini yang kami lakukan masih pada tindak pidana pokoknya yaitu jual beli jabatan," ujar Ghufron.

Tak hanya itu, KPK juga menegaskan bakal menindak pihak yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan pandang bulu.

"Oleh karena itu kami berharap, informasi dan data yang mungkin diketahui publik masyarakat, bisa terus diinfokan kepada KPK," tuturnya.

KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. 

Bersama Mukti, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo; Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Pemalang Slamet Masduki; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto; Kepala Dinas Kominfo Yanuarius Nitbani; dan Kadis PU Mohammad Saleh.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengatakan, Mukti bersama Adi Jumal Widodo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.  Sedangkan empat tersangka lainnya yakni Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Mukti bersama Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sedangkan Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.[]