News

KPK Tidak Bisa Hentikan 75 Pegawainya, Pengamat Beberkan Alasannya

Suparji menuturkan pimpinan KPK tidak bisa memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos TWK.


KPK Tidak Bisa Hentikan 75 Pegawainya, Pengamat Beberkan Alasannya
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Pakar Hukum Univeristas Al-azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menaati putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Suparji menuturkan pimpinan KPK tidak bisa memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos TWK. Berdasarkan putusan MA hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah.

"Tidak boleh, harus diperhatikan putusan MA tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelangsungan nasib pegawai tersebut," tegas Suparji ketika dihubungi, Selasa (14/9/2021).

Suparji menyarankan pimpinan KPK tidak membuat keputusan apapun selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan kebijakannya. 

"Belum ada putusan, ditunggu dahulu sikap pemerintah," kata Suparji.

Diketahui, MA memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kewenangan pemerintah.

Hal itu tertuang dalam berkas putusan putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

Menurut putusan MA, gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tidak tepat. Sebab, hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah.

"Sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," lanjut kutipan tersebut.[]