News

KPK Tetapkan 6 Orang Tersangka dalam Kasus Suap Pejabat Dirjen Pajak

Mereka diduga melakukan suap untuk penyesuaian nilai pajak


KPK Tetapkan 6 Orang Tersangka dalam Kasus Suap Pejabat Dirjen Pajak
Deputi Penyidikan KPK Karyoto (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. 

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkantersangka," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di kantornya, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Keenam tersangka tersebut antara lain Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA); Kepala Subdirektorat Kerjasama danDukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), Agus Susetyo (AS)  selaku konsultan pajak, dan Veronika Lindawati (VL) selaku Kuasa Wajib Pajak.

Dalam kasus ini, Angin Prayitno bersama Dadan selaku pejabat Dirjen Pajak diduga telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak.

"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Karyoto.

Keduanya diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (BPI) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Dari PT GMP, Angin dan Dadan menerima uang senilai Rp15 miliar yang diserahkan melalui Ryan Ahmad dan Aulia Imran.

Kemudian, dari PT BPI, keduanya mendapat uang SGD500 ribu yang diserahkan melalui Veronika Lindawati.

Sementara dari PT Jhonlin Baratama, mereka menerima uang senilai SGD 3 juta yang diserahkan Agus Susetyo.

"KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas. Bukan dengan menjanjikan/memberi dan menerima suap," tegas Firli.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu