News

KPK Tetapkan 3 Tersangka Suap Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono

Ketiga tersangka langsung dilakukan upaya penahanan guna proses penyidikan


KPK Tetapkan 3 Tersangka Suap Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono
Konferensi Pers Penetapan Tersangka kasus dugaan dugaan suap terkait pengurusan restitusi pajak pada proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, Jawa Timur. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak pada proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka pihak pemberi, TA (Tri Atmoko), pihak penerima AR (Abdul Rachman), dan SHR (Suheri)," ujar Direktur Penindakan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/8/2022).

Asep mengatakan ketiga tersangka langsung dilakukan upaya paksa penahanan guna proses penyidikan. Asep juga membeberkan Tri Atmoko dan Suheri yang merupakan pihak swasta, serta Abdul Rachman merupakan supervisor tim pemeriksa pajak pada KPP Pare. 

baca juga:

Asep menjelaskan ketiganya ditahan di rumah yahanan (Rutan) yang berbeda. Tri ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, sementara Abdul bakal ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

"SHR (Suheri) ditahan pada Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," ujar Asep.

Asep menuturkan kasus tersebut berawal saat adanya kerja sama antara joint operation antara China Road and Bridge Corporation dengan PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). 

Ketiga perusahaan tersebut diketahui merupakan pelaksana pembangunan jalan tol Solo-Kertosono yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pare. 

Ketiga perusahaan tersebut awalnya mengajukan restitusi pajaka untuk tahun 2016 ke KPP Pare pada Januari 2017. Abdul yang ditunjuk sebagai pihak pajak yang mengurus masalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak tiga perusahaan tersebut dari KPP Pare.

"Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC- PT Wika-PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapanagan oleh Tim Pemeriksa Pajak," tuturnya.