News

KPK Terima Asset Recovery Rp 86 Miliar dari US Marshall

Asset recovery diserahkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/6).


KPK Terima Asset Recovery Rp 86 Miliar dari US Marshall
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) bersama dengan Duta Besar AS untuk Indonesia H.E. Sung Y. Kim (kanan) di Gedung Merah Putih KPK (dok. Humas KPK RI)

AKURAT.CO  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dana sebesar USD5.956.356,78 atau setara dengan Rp86.664.991.149 dari US Marshall yang berasal dari asset recovery penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP.

Aset recovery diserahterimakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/6).

Dalam kegiatan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri bersama dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan dan jajaran lainnya hadir langsung untuk menerima dana tersebut.

baca juga:

Kemudian turut hadir Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia H.E. Sung Y. Kim, Legal Attach FBI Robert Lafferty, Supervisory Special Agent FBI John Pae, beserta jajaran dari USAID.

Firli mengapresiasi adanya upaya pemerintah AS yang telah membantu KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi khususnya pada penanganan perkara e-KTP. 

“Banyak hasil nyata yang telah kita capai dalam implementasi kerja sama antara kedua negara khususnya di bidang penindakan, dan salah satu wujud nyatanya adalah penyelesaian perkara e-KTP,” ujar Firli dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

Setelahnya uang asset recovery tersebut akan disetorkan KPK ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Jumat (10/6/2022).

Selain itu, KPK juga menyambut baik adanya program integritas kedua negara yang fokus pada praktik dan kebijakan peningkatan transparansi, penguatan kesadaran, dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. 

“KPK berharap hubungan baik KPK dan Pemerintah AS terus terbangun semakin erat untuk mewujudkan Indonesia dan membangun peradaban dunia yang bebas dari korupsi,” jelas Firli.