News

KPK Temukan Bukti Kasus Suap Pengadaan Pesawat Airbus Garuda Indonesia

KPK Temukan Bukti Kasus Suap Pengadaan Pesawat Airbus Garuda Indonesia
Petugas Garuda Indonesia Maintenance Facilities (GMF AeroAsia) melakukan pemeriksaan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin (30/7/2018). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat jenis Airbus di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menuturkan, bukti tersebut didapat tim penyidik usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara itu.

"Tim juga telah melakukan penggeledahan rumah kediaman dan kantor dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

baca juga:

Ali menerangkan, dari upaya penggeledahan tersebut, lembaga antirasuah berhasil menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus suap Garuda Indonesia. Barang bukti yang berhasil diamankan kemudian akan dilakukan analisis untuk dikonfirmasi ke saksi maupun tersangka dalam kasus ini.

"Dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan adanya berbagai dokumen yang bisa menerangkan dugaan perbuatan para pihak dimaksud," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan pengembangan kasus dugaan suap di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan seorang mantan anggota DPR RI dan perusahaan menjadi tersangka.

Penetapan terhadap tersangka dilakukan lantaran ada penerimaan uang sebesar Rp100 miliar terkait perkara tersebut. Meski begitu, komisi antirasuah belum membeberkan identitas dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu.

Berdasarkan kebijakan kepemimpinan era Firli Bahuri, KPK baru akan membeberkan identitas dan konstruksi perkara hingga sampai upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

KPK juga meminta kepada masyarakat untuk turut aktif mengawasi adanya penanganan perkara itu sebagai bentuk transparansi lembaga antirasuah dalam melakukan kerja-kerja penanganan perkara. []