News

KPK Temukan Bukti Catatan Keuangan Dugaan Suap Bupati Kuansing

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan bukti catatan keuangan terkait perpanjangan izin perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.


KPK Temukan Bukti Catatan Keuangan Dugaan Suap Bupati Kuansing
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Bukti catatan keuangan diperoleh tim penyidik KPK dari hasil penggeledahan di tiga lokasi pada Kamis (21/10/2021). Lokasi yang digeledah satu kantor dan dua rumah.

"Dari tiga lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen berupa catatan keuangan yang diduga terkait dengan perkara," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Selanjutnya, kata Ali, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dan disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka Andi Putra dan Sudarso.

Terkait kasus ini KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Bupati Kuansing 2021-2026 Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso.

Penetapan tersangka dimulai dari operasi tangkap tangan penyerahan uang kepada Andi oleh Sudarso di kediaman pribadinya di Kuansing. 

Dalam operasi tersebut KPK mengamankan delapan orang mulai dari sopir Sudarso hingga ajudan bupati.

"Setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan dua tersangka," ujar Lili di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/10/2021).

Perkara ini berawal ketika PT Adimulia Agrolestari mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024.

Salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan meminta supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra

Akibat perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []