News

KPK Telisik Pembelian Mobil dengan Uang Haram Abdul Wahid

Salah satu mobil yang disita KPK adalah Honda CR-V, disita dari Ketua DPRD Almien Ashar Safari


KPK Telisik Pembelian Mobil dengan Uang Haram Abdul Wahid
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi mengenai pembelian sejumlah mobil oleh tersangka Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid. Salah satunya satu unit mobil Honda CR-V yang telah disita dari dari Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pembelian beberapa unit mobil oleh tersangka AW (Abdul Wahid) yang satu unit diantaranya telah disita oleh tim penyidik dari Ketua DPRD Hulu Sungai Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Dua saksi yang diperiksa yakni Bobby Koesmanjaya selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren dan Ferry Riandy Wijaya dari pihak swasta.

Diketahui, Bupati HSU Abdul Wahid  ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022 dan gratifikasi. Abdul Wahid langsung menghuni salah satu sel di KPK.

Kasus ini berawal saat Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid.

Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid.

Pada sekitar awal 2021, MK menemui tersangka AW di rumah dinas jabatan bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara Tahun 2021. Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

"Tersangka AW menyetujui paket "plotting" ini dengan syarat adanya pemberian komitmen "fee" dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee, yaitu 10 persen untuk tersangka AW dan 5 persen untuk MK," ucap Ketua KPk Firli Bahuri saat mengumumkan penetapan tersangka.

Adapun, kata dia, pemberian komitmen "fee" yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Firli menjelaskan tersangka Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen "fee" dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten HSU, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar. []