News

KPK Telisik Aliran Uang yang Diterima Mardani Maming Lewat Seorang Saksi

KPK Telisik Aliran Uang yang Diterima Mardani Maming Lewat Seorang Saksi
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus mendalami kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Tanah Bumbu yang menyeret Mardani H Maming

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pendalaman kali ini dilakukan terhadap seorang saksi bernama Tjhin Khiauw Sen alias Kartono Susanto selaku wiraswasta.

Pemeriksaan telah dilakukan pada Rabu (14/9/2022) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta.

baca juga:

"Saksi hadir dan dikonfirmasi tim penyidik terkait pengetahuan dari saksi ini soal dugaan adanya pemberian uang kepada Tsk MM terkait perijinan oleh para pemilik lahan Batu Bara di Kab. Tanah Bumbu Kalsel," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Ali tidak menjelaskan lebih jauh terkait materi pendalaman lainnha terhadap saksi tersebut. Hal itu dilakukan guna menjaga kerahasiaan dalam proses penyidikan.

Ali menyebutkan, KPK sedianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya yakni mantan Direktur PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) Muhammad Aliansyah dan Wiraswasta Martin Zefanya. Namun keduanya mangkir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

"Keduanya tidak hadir tanpa konfirmasi dan segera akan dipanggil ulang. Kami berharap para saksi dapat hadir pada pemanggilan berikutnya yang suratnya segera kami kirimkan," tutur Ali.

Maming merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyuapnya yang merupakan pengendali PT PCN Henry Soetio tak ikut terseret jeratan hukum lantaran telah meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut, Maming diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Sejumlah uang yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Maming mencapai Rp104,3 miliar

Dalam kasus ini, Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []