News

KPK Telisik Aliran Uang e-KTP Lewat Setnov


KPK Telisik Aliran Uang e-KTP Lewat Setnov
Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto saat diwawancara sejumlah jurnalis usai menghadiri sidang pembacaan putusan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta, Selasa (24/4). Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim menyatakan bahwa Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto divonis hukuman 15 Tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aliran uang terkait korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) yang disinyalir diterima sejumlah pihak.

Terkait hal ini, penyidik memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

“Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait aliran-aliran dana terkait pengadaan paket e-KTP,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Selain Novanto, penyidik juga memeriksa tiga saksi lain. Mereka yakni Direktur PT Stacopa Raya, Hadi Suprapto Kakalim; pensiunan PNS Dukcapil Kemendagri, Suciati; dan karyawan PT Berkat Omega Sukses Sejahtera, Yu Bang Tihiu alias Mony.

Terhadap ketiga saksi itu, kata Febri, penyidik mengonfimasi hal yang sama yaitu aliran korupsi dari proyek yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Mereka yakni, Paulus Tannos; mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; dan PNS BPPT, Husni Fahmi.

Penetapan keempatnya merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi e-KTP.

Miriam, Isnu, Husni dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.[]