News

KPK Tanggapi Santai Temuan Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi Alih Status Pegawainya

KPK mengklaim bahwa sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN.


KPK Tanggapi Santai Temuan Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi Alih Status Pegawainya
Plt Jubir KPK Ali Fikri (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, KPK mengaku menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. 

Dari pemeriksaan Ombudsman ditemukan dugaan maladminidtrasi, kesalahan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

"Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detil dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021). 

Saat ini, KPK juga masih menunggu putusan MA tentang hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. KPK menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di dua lembaga tersebut.

Ali memastikan bahwa sampai hari ini KPK tak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat alias TMS untuk menjadi ASN.

Saat ini, kata Ali, KPK masih fokus untuk menyelenggarakan Pendidikan Latihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang akan diikuti oleh 18 pegawai. 

"Sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan KPK akan memberitahukan kepada publik," kata Ali.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan dugaan maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Temuan itu ditemukan setelah Ombudsman menyelesaikan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan alih status tersebut.

"Dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021). 

Ada tiga isu utama yang menjadi fokus Ombudsman dalam pemeriksaan itu. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Terakhir, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.

"Ombudsman memandang bahwa temuan atau hasil pemeriksaan ORI kami sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK, dan yang kedua adalah kepada Kepala BKN, dan yang ketiga adalah surat saran yang kami sampaikan kepada presiden agar temuan maladministirasi yang ditemukan ORI bisa diambil langkah selanjutnya," kata Najih. []