News

KPK Tahan Kontraktor Proyek Jalan Di Bengkalis

KPK Tahan Kontraktor Proyek Jalan Di Bengkalis
KPK tahan Wakil Presiden PT Widya Sapto Colas, Victor Sitorus, Senin (5/12/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka Wakil Presiden PT Widya Sapto Colas, Victor Sitorus, dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (5/12/2022). 

"Tim penyidik menahan tersangka VS untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 5 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Victor bakal mendekam di Rutan KPK Pada Kavling C1. Terkait kasus itu, total terdapat 10 tersangka yang telah ditetapkan lembaga antikorupsi. Mereka adalah Kepala Dinas PU Bengkalis, M Nasir; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tirtha Adhi Kazmi; Wakil Ketua Direksi PT Wika (Persero), Petrus Edy Santoso; dan Project Manager PT Wika (Persero), Didiet Hartanto.

baca juga:

Lalu, staf pemasaran PT Wika (Persero), Firjan Taufan; Komisaris PT Rimbo Peraduan, Suryadi Halim; Direktur PT Arta Niaga Nusantara, Melia Boentaran; dan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara, Handoko Setiono.

Karyoto menjelaskan, kasus itu berawal saat adanya proyek pembangunan jalan Lingkar Barat Duri pada Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis dengan anggaran sebesar Rp248,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD tahun anggaran 2012 dan 2013.

Viktor yang merupakan Wakil Presiden PT Wasco tahun 2013-2015 kemudian melakukan upaya pendekatan melalui orang kepercayaan dari Herliyan Saleh yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bengkalis.

Pendekatan dilakukan Viktor agar Saleh dapat mendorong dan meyakinkan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 untuk menyetujui serta mengesahkan APBD tahun 202 dan 2013. Pasalnya, di dalamnya tercantum penganggaran enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis yang salah satu proyeknya yakni pekerjaan pembangunan Lingkar Barat Duri.

"Tersangka VS kembali menemui orang kepercayaan Herliyan Saleh dan diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar supaya Herliyan Saleh dapat memerintahkan MN (M Nasir) selaku Kepala Dinas PU merangkap PPK untuk bisa mengondisikan agar perusahaan VS dimenangkan," ujar Karyoto.

Setelah perusahaan Viktor dimenangkan dan proyek terlaksana diduga realisasi progres maupun volume item pengerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan isi kontrak, saat dilakukan evaluasi.

"Sebagaimana realisasi seharusnya dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan Lingkar Barat Duri Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015," kata Karyoto.

Selain itu, Viktor diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan ke beberapa pihak, di antaranya PPTK dan staf bagian keuangan Dinas PU, staf bagian keuangan Setda Bengkalis agar pengurusan termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu. Padahal progres pekerjaan tidak terpenuhi.

"Perbuatan tersangka melanggar ketentuan di antaranya Pasal 118 ayat 1, Pasal 118 ayat 6 Perpres 54/2010 beserta perubahannya," ujar Karyoto.

Adapun akibat perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp152 miliar dari nilai proyek sebesar Rp284,5 miliar.

Karyoto menyampaikan pihaknya saat ini juga masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman terkait adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak.

Atas perbuatannya Viktor disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.