News

KPK Skakmat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Soal Fee Rp 2,1 Miliar

Lembaga anti rasuah menegaskan memiliki bukti kuat terkait penerimaan fee tersebut


KPK Skakmat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Soal Fee Rp 2,1 Miliar
Ketua KPK Firli Bahuri (DOK: KPK)

AKURAT.CO, Bantahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) yang mengklaim tidak menerima fee dari pemborong proyek ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menegaskan memiliki bukti kuat jika Budhi menerima fee hingga Rp2,1 miliar dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Banjarnegara.

"Kami tegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).

Diberitakan sebelumnya, Budhi membantah menerima fee Rp 2,1 miliar. Budhi menantang KPK membuktikannya.

"Mohon tunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi di Gedung KPK saat dimintai tanggapan soal kasusnya, Jumat (3/8/2021).

Budhi menegaskan dirinya tak pernah menerima fee atau apapun dari pihak lain. Karenanya dia minta bukti.

"Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

Bahkan Budhi membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo. Dia juga memastikan perusahaan milik orang tuanya itu tidak pernah mengikuti proyek pekerjaan infrastruktur.

"Perusahaan Bumi Redjo itu milik orangtua saya bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

Kepastian mengenai ihwal Budhi diduga menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri.

Hal itu disampaikan Firli saat mengumumkan status tersangka bagi Budhi.

"Diduga BS telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara kurang lebih senilai Rp2,1 miliar," kata Firli.

Firli juga menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Budhi. Pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim suksesnya di Pilkada untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara.

"Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (harga perkiraan sendiri) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek," urai Firli.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Banjarnegara. Dalam pertemuan Budhi menyampaikan kenaikan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu.

Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan mulai pemeriksaan saksi dan penggelahan di sejumlah tempat.

"Ada dua tersangka yaitu BS Bupati Banjarnegara 2017 - 2022 dan KA dari swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri.[]