News

KPK Sita Dokumen Penting Perkara Suap Bupati Kuansing Nonaktif

Dokumen diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka AP untuk perpanjangan HGU PT AA.


KPK Sita Dokumen Penting Perkara Suap Bupati Kuansing Nonaktif
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kedua kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (AP) untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) sawit.

Penyitaan dokumen setelah penyidik KPK menggeledah empat lokasi berbeda di Kabupaten Kuansing, Riau, Jumat (22/10).

"Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka AP untuk perpanjangan HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Empat lokasi, yakni Kantor Bupati Kuansing, Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan kediaman pribadi tersangka Andi Putra.

Dokumen penting tersebut selanjutnya akan diteliti untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan kemudian dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara tersangka AP dan kawan-kawan.

Diketahui, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Bupati Kuansing 2021-2026 Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Keduanya langsung ditahan di Rutan KPK.

Penetapan tersangka dimulai dari operasi tangkap tangan penyerahan uang kepada Andi oleh Sudarso di kediaman pribadinya di Kuansing. 

Dalam operasi tersebut KPK mengamankan delapan orang mulai dari sopir Sudarso hingga ajudan bupati.

"Setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan dua tersangka," ujar Lili di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/10/2021). 

Perkara ini berawal ketika PT Adimulia Agrolestari mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024.

Salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan meminta supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. []