News

KPK Siap Usut Aliran Fee Bansos Covid-19 ke Auditor BPK

Penerimaan fee bansos Covid oleh auditor disebut dalam surat tuntutan terdakawa Matheus Joko Santoso


KPK Siap Usut Aliran Fee Bansos Covid-19 ke Auditor BPK
Ketua KPK Firli Bahuri [Istimewa] (Istimewa)

AKURAT.CO, Aliran uang fee terkait korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 ke sejumlah pihak akan terus didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk uang yang mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti disebutkan dalam tuntutan terdakwa Matheus Joko Santoso.

"Terkait dengan keterangan di persidangan peradilan, tentu jaksa penuntut umum mendengar dan memperhatikan seluruh keterangan, selanjutnya kami akan melakukan analisis, mendalami terkait fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Jakarta, Minggu (15/8/2021).

Dalam tuntutan terdakwa Matheus Joko Santoso disebutkan adanya sejumlah pemberian uang kepada tim audit BPK. Namun KPK tak akan gegabah mengusut sebelum ada putusan pengadilan.

"Kita tunggu pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya nanti, dan kita hormati putusan majelis hakim, jadi kita ikuti saja sampai selesai persidangan," tutur Firli.

Firli mengatakan, putusan pengadilan akan menjadi pertimbangan penyidik KPK untuk menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik, kata Firli harus berpegang teguh kepada asas tugas pokok KPK, salah satunya mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret pihak-pihak terkait.

"Oleh karena itu pengembangan perkara ini tetap dapat dimungkinkan dan tentu KPK akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka sejauh dalam pertimbangan putusan nanti setelah kami pelajari ternyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut ada keterlibatan pihak lain. KPK bekerja berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti," jelas Firli.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa KPK menyebut aliran uang fee bansos yang dikumpulkan anak buah mantan Mensos Juliari Batubara ada yang mengalir ke tim auditor. Hal itu terungkap dalam surat tuntutan pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos Kemensos, Matheus Joko Santoso.

"Bahwa selain itu Terdakwa dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial RI antara lain Galung (tim Audit BPK) pada bulan Juni 2020 uang sebesar Rp 100 juta, kepada Yonda yang merupakan utusan BPK, pada bulan Juli 2020 uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 1 miliar," papar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/8/2021). []