News

KPK Siap Buktikan Penerimaan Suap dan Gratifikasi Rp13 Miliar Nurdin Abdullah

KPK siap membuktikan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.


KPK Siap Buktikan Penerimaan Suap dan Gratifikasi Rp13 Miliar Nurdin Abdullah
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri (Antara Foto)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membuktikan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Bahkan tak menutup kemungkinan, akan menyeret pihak lain yang terlibat berdasar fakta persidangan.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah menyiapkan saksi-saksi untuk membuktikan surat dakwaan Jaksa KPK. Ini termasuk mengungkap aliran dana suap dan gratifikasi kepada Nurdin Abdullah.

“Kami memastikan akan menggali lebih jauh seluruh fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang kami miliki,” kata Ali dalam keterangannya sebagaimana dikutip AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah itu dengan pasal berlapis. Nurdin disangka menerima aliran dana terkait sejumlah proyek. Jika ditotal jumlahnya mencapai Rp13 miliar.

Nurdin didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana.

Berdasarkan surat dakwaan, suap diterima Nurdin dari pemilik PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto sebesar 150 ribu dolar Singapura dan Rp2,5 miliar. Uang diterima Nurdin melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan Eddy Rahmat.

Kemudian Nurdin didakwa menerima gratifikasi Rp6,7 miliar dan 200 ribu dolar Singapura dari beberapa kontraktor. Dari deretan penerimaan gratifikasi yang diterima Nurdin, dalam dakwaan disebutkan ia menerima Rp300 juta dari rekening Sulsel Peduli Bencana.

Nurdin bahkan menerima uang dengan total Rp1 miliar dari beberapa pihak yang ditempatkan di rekening Bank Sulselbar atas nama pengurus masjid.

"Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Jaksa dalam dakwaan.