News

KPK Setor Pidana Denda Eks Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ke Kas Negara

KPK telah menyetor uang Rp800 juta ke kas negara untuk pembayaran pidana denda dari terpidana mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.


KPK Setor Pidana Denda Eks Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ke Kas Negara
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Tim jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor uang Rp800 juta ke kas negara untuk pembayaran pidana denda dari terpidana mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari.

"Sudah disetorkan ke kas negara oleh tim jaksa eksekutor KPK dari para terpidana tersebut sebagai pembayaran kewajiban pidana denda,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Pembayaran pidana denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 September 2018 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PT Bengkulu Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018.

KPK akan terus melakukan enagihan pidana denda terhadap para terpidana korupsi akan terus dilakukan sebagai langkah untuk tetap bisa memberikan pemasukan bagi kas negara sebagai bagian upaya asset recovery tindak pidana korupsi.

"KPK akan terus melakukan asset recovery," kata Ali.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Bengkulu memvonis delapan tahun kurungan penjara dan denda Rp400 juta subsider dua bulan penjara terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, yang terbukti menerima suap fee proyek senilai Rp1 miliar pada 2018.

Terdakwa Ridwan Mukti dan terdakwa Lily Martiani Maddari dinyatakan oleh majelis hakim bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi secara bersama sama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan atau vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang hukuman pidana penjaranya selama 10 tahun. 

Ridwan Mukti terjaring OTT KPK. Dia diduga mengetahui dan mengatur pemberian komisi dari Jhoni Wijaya, bos PT Sinar Mitra Sepadan, yang memenangi dua proyek jalan provinsi senilai Rp54 miliar.

Ridwan ditengarai meminta istrinya, Lily Martiani Maddari, menerima duit yang disetorkan melalui Rico Dian Sari, bos PT Rico Putra Selatan. []