News

KPK Selami Dugaan Tindak Pidana Lain Mantan Walkot Yogyakarta

Penahanan rutan terhadap HS dilakukan hingga tanggal 1 Agustus 2022


KPK Selami Dugaan Tindak Pidana Lain Mantan Walkot Yogyakarta
Ilustrasi uang suap (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tengah mendalami dugaan tindak pidana lain dari Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang menjadi tersangka kasus penerimaan suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, jajarannya kini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana lain selain kasus yang membuat Haryadi menjadi tersangka.

"Ketika mengungkapkan dugaan tindak pidana, kami selalu mengembangkan pada dugaan-dugaan tindak pidana yang lain yang sebelumnya," kata Ghufron di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (30/6/2022).

baca juga:

Hanya saja, dirinya belum bisa membeberkan dugaan kasus termaksud yang jajarannya tengah selidiki saat ini.

"Tentu kami masih proses penyelidikan dan pada saatnya kalau sudah proses penyidikan tentu kami akan ekspos ke masyarakat untuk kami kabarkan," ujar Ghufron.

Menurut pandangan Ghufron, kasus suap penerbitan IMB apartemen yang menyeret Haryadi kini bisa saja menjadi pembuka jalan atau pintu masuk buat KPK untuk mengusut kemungkinan kasus lainnya.

"Mungkin sebelumnya ada suap-suap sebelumnya. Mungkin ada gratifikasi atau ada pemerasan, atau bahkan ada melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang lain, sedang kami kembangkan," paparnya.

"Jangan diminta yang mana saja, jangan dulu sekarang. Nanti pada saatnya kalau sudah selesai baru kami ungkapkan," pungkas Ghufron.

KPK sebelumnya telah memperpanjang masa penahanan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjadi 40 hari ke depan. Hal ini dilakukan guna membantu tim penyidik untuk melengkapi alat bukti.

"Untuk kebutuhan melengkapi alat bukti, maka Tim Penyidik KPK telah memperpanjang masa penahahan tersangka HS (Haryadi Suyuti) untuk waktu selama 40 hari kedepan," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Ia menerangkan, penahanan rutan terhadap HS dilakukan hingga tanggal 1 Agustus 2022.

Seperti diketahui, Haryadi Suyuti merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta.

Selain itu, Ali menyebutkan, tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut juga dilakukan perpanjangan masa penahanannya. Mereka adalah Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana, dan Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono.

Haryadi akan diteruskan penahanannya di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, Nurwidhihartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon Nusihono ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Terkait dengan kasus tersebut, berawal dari adanya kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta. Hasil giat tangkap tangan tersebut, Haryadi turut diamankan KPK hingga ditetapkan menjadi tersangka. 

Sementara itu, ketiga tersangka lainnya pun juga turut diamankan hingga dijadikan tersangka oleh lembaga antirasuah. Tak sampai di situ, hasil dari OTT, KPK juga turut berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai USD 27.258 di dalam sebuah goodie bag. 

Adapun peran para tersangka dalam kasus tersebut. Oon merupakan pemberi suap, dan tiga tersangka lainnya yakni Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi adalah penerima suap.

Atas perbuatannya, Oon Nusihono sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Wuyono, dan Nur Widihartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. []