News

KPK Periksa Wiraswasta Sigid Haryo Wibisono Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang

KPK Periksa Wiraswasta Sigid Haryo Wibisono Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal memeriksa Wiraswasta Sigid Haryo Wibisono hari ini, Selasa (27/9/2022). Dia bakal diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

"Informasi yang diterima saksi sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK hari ini," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Ali menyampaikan Sigid sedianya dipanggil untuk diperiksa pada Senin (26/9/2022). Namun ia memberikan konfirmasi tak bisa hadir dan meminta untuk diperiksa pada hari ini.

baca juga:

Ali mengungkapkan pihaknya berharap Sigid terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim penyidik. Sebab, keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Meski begitu Ali tidak menjelaskan terkait materi pendalaman yang bakal dilakukan penyidik terhadap saksi. Namun Ali berjanji bakal memberikan informasi perkembangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kerja KPK.

KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. 

Bersama Mukti, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo; Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Pemalang Slamet Masduki; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto; Kepala Dinas Kominfo Yanuarius Nitbani; dan Kadis PU Mohammad Saleh.

Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. []