News

KPK Periksa Sekjen Kemendes PDTT Hari Ini

KPK Periksa Sekjen Kemendes PDTT Hari Ini
Febri Diansyah - Juru Bicara KPK (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ‎dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada hari ini, Senin (5/6).

Pemanggilan Anwar ke KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Irjen Kemendes PDTT, Sugito yang saat ini telah menjadi tersangka.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SUG (Irjen Kemendes PDTT, SUG)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (5/6).

baca juga:

Selain Anwar, terdapat dua orang saksi lainnya yakni Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendes PDTT, Ekatmawati, dan Kabag Analisa dan Pematauan Hasil Pengawasan, Dian Rediana juga sebagai saksi dari Sugito.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap kepada auditor BPK dalam pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT, tahun 2016.

Empat orang tersebut antara lain: yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebagai pihak penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]