News

KPK Periksa Pegawai Antam

Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka


KPK Periksa Pegawai Antam
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (Shutterstock)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam PT Aneka Tambang Tbk dengan PT Loco Montrado tahun 2017.

KPK memeriksa Vice President Operation Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam Ariyanto Budi Santoso sebagai saksi.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT AT (Aneka Tambang) Tbk dengan PT LM (Loco Montrado) tahun 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/2/2022).

baca juga:

Selain Ariyanto, KPK juga memanggil satu saksi lainnya, yaitu Accounting and Budgeting Senior Officer di UBPP LM PT Antam periode 1 November 2013-2017 Mahendra Wisnu Wasono.

Tim penyidik hingga saat ini masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut diantaranya memeriksa sejumlah saksi serta upaya paksa penggeledahan dan penyitaan berbagai barang bukti di beberapa lokasi seperti di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

Pada Oktober 2021 silam, KPK menyita barang bukti dugaan tindak korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT AT Tbk (Aneka Tambang) dengan PT LM (Loco Montrado) tahun 2017, baik di Jakarta maupun di Kalimantan Barat (Kalbar).

Meskipun KPK belum mengumumkan tersangka, Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Siman Bahar.

Dalam amar putusan hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon (Siman Bahar) oleh termohon (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/40/DIK.00/01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 23 Agustus 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atas hasil praperadilan itu, KPK memastikan tetap akan mengusut kasus tersebut. []