News

KPK Periksa Mendagri era SBY

Diperiksa sebagai saksi kasus korupsi E-KTP


KPK Periksa Mendagri era SBY
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek pembangunan Kampus IPDN, Senin (18/11/2019) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gamawan Fauzi.

Penyidik lembaga antirasuah rencananya memeriksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) periode kedua itu sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

"Beliau (Gamawan Fauzi) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikiri dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

baca juga:

Ali menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ali tidak menjelaskan materi pemeriksaan.

Paulus Tannos, direktur utama PT Sandipala Arthaputra, diumumkan menjadi tersangka pada 13 Agustus 2019. Dia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yani Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S Hariyani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan E-KTP Husni Fahmi.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Proses hukum terhadap Paulus Tannos terkendala karena dia tinggal di Singapura. Penyidik beberapa kali mengirim surat panggilan pemeriksaan namun ia mangkir.

Pada 25 Januari 2022, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ektradisi dengan Singapura. Hal tersebut disambut baik oleh KPK lantaran dapat mempermudah proses penyidikan dengan menangkap buron yang bersembunyi di negara Singa.[]