News

KPK Periksa GM Hotel Pesonna Malioboro Terkait Kasus Suap Perizinan di Yogyakarta

KPK Periksa GM Hotel Pesonna Malioboro Terkait Kasus Suap Perizinan di Yogyakarta
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap GM Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto untuk mendalami kasus suap pengurusan izin di wilayah Yogyakarta. Totalnya ada empat yang saksi dipanggil oleh KPK pada hari ini.

"Pemeriksaan saksi dan perkara TPK suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti) dan kawan-kawan," ujar Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Ali menyampaikan, pihaknya juga bakal memeriksa tiga saksi lainnya. Mereka adalah Kepala Bagian Layananan Pengadaan Kota Yogyakarta; Swasta Tomy Galih Prasetyo dan Daniel Feriyanto.

baca juga:

"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," ujarnya.

Meski begitu, Ali enggan merinci lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik terhadap para saksi. Hal itu dilakukan lantaran menjaga kerahasiaan sebuah proses penyidikan.

Namun, Ali berjanji bakal segera memberikan informasi perkembangan terkait perkara itu kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga antirasuah dalam menangani suatu perkara.

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON) dan Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), Dandan Jaya Kartika.

Haryadi menerima US$27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon dan Dandan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []