News

KPK Periksa 4 Karyawan Alfamidi, Tersangka Diduga Suruhan Korporasi

KPK Periksa 4 Karyawan Alfamidi, Tersangka Diduga Suruhan Korporasi
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat karyawan Alfamidi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan cabang retail Alfamidi di Ambon, Maluku. Keempatnya diperiksa sebagai saksi.

"Keempat saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya penunjukan khusus Tsk AR (Amri) untuk melakukan pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (9/8/2022).

Empat karyawan Alfamidi yang diperiksa adalah Afid Hermeily, Alex Nurdiana, Diyana Safitri Aditia, dan Meilia Triani. Amri sendiri yang saat ini berstatus tersangka juga merupakan karyawan Alfamidi. Untuk mengurus izin 20 gerai Alfamidi, KPK menduga Amri menyerahkan suap sebesar Rp500 juta kepada Richard Louhenapessy selaku wali kota Ambon. Uang suap diberikan bertahap melalui Andrew Erin Hehanussa, staf Richard.

baca juga:

"Disamping itu didalami lebih lanjut terkait dengan dugaan aktifitas dari Tsk AR dalam melobi Tsk RL (Richard Louhenapessy) agar pengurusan izin dimaksud segera diterbitkan," tutur Ali.

Sebelumnya, KPK menduga uang suap yang diterima Richard Louhenapessy untuk memuluskan pembangunan gerai Alfamidi di Ambon. Uang diyakini bukan milik Amri namun berasal dari korporasi PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi).

Hal itu disimpulkan usai KPK memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganeffian sebagai saksi.

"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," kata Ali Fikri.

Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain suap, KPK juga menjerat Richard Louhenapessy dengan pasal tindak pidana pencucian uang.[]