News

KPK Periksa 2 Pejabat Pemkot Bekasi Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

KPK memeriksa Kepala Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi Junaedi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin


KPK Periksa 2 Pejabat Pemkot Bekasi Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi
Tersangka Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memakai rompi oranye saat dihadirkan dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi Junaedi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin.

Dua pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang, jasa, dan lelang jabatan untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

"Diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi suap pengadaan barang, jasa, dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk tersangka RE," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

baca juga:

Sebelumnya pada Kamis (6/1/2022), KPK menetapkan sembilan tersangka. Sebagai penerima suap, yaitu Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL) sebagai penerima suap.

Selanjutnya pemberi suap, yakni Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Dalam kasus ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap modus Rahmat Effendi menggangsir uang miliaran Rupiah. Uang suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut Firli, kasus korupsi ini terjadi pada masa anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Bekasi 2021. Dalam APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi menetapkan belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp286,5 miliar.

Ganti rugi tanah itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar. Selain itu ada juga pembebasan lahan Polder penanggulangan banjir 2021 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Sebelumnya, Rahmat Effendi menginginkan agar pembangunan polder air untuk mengatasi banjir luapan Kali Cakung itu selesai pada 2021. Ia mengatakan sebagai solusi jangka panjang mengurangi debit banjir rutin yang melanda wilayahnya adalah membangun tangkapan air buatan di sekitar aliran sungai.

Sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi. Dalam meminta uang itu, pria yang akrab disapa Pepen itu menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Total uang suap yang diterima Rahmat Effendi Rp7,1 miliar. []