News

KPK: Tata Ruang Danau Toba Mesti Dirapihkan Perkecil Pelanggaran

KPK: Tata Ruang Danau Toba Mesti Dirapihkan Perkecil Pelanggaran
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengoptimalkan agar seluruh kekayaan alam di Danau Toba, Sumatra Utara dapat dikelola oleh pemerintah setempat.

"Dalam rangka mengoptimalkan Danau Toba yang merupakan kekayaan negara, utamanya adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah sekitar Danau Toba khususnya serta Sumatera Utara pada umumnya dalam kerangka pencegahan korupsi," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (28/11/2022).

Edi menyampaikan terdapat sejumlah aksi yang wajib dilakukan oleh pemerintah setempat untuk bisa memaksimalkan potensi pemanfaatan Danau Toba. Seperti penataan ruang yang mesti dirapihkan untuk memperkecil ruang pelanggaran. Pasalnya, banyak pihak ketiga yang menggunakan lahan di sana untuk menjalankan bisnis tanpa memiliki surat izin resmi.

baca juga:

Kemudian pemerintah setempat juga harus bisa menyelesaikan permasalahan pencemaraan lingkungan di Danau Toba. Edi menegaskan Danau Toba wajib bersih dari adanya kerusakan alam agar bisa menarik minat wisatawan sehingga bisa menumbuhkan perekonomian. Lebih lanjut, Edi juga menuturkan pentingnya perizinan yang juga berkaitan dengan tata ruang.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan Danau Toba merupkan lokasi pariwisata super prioritas di wilayahnya. Maka dari itu, pengelolaan di tempat itu mesti bisa dimaksimalkan.

Edy juga meminta agar pengelolaan Danau Toba dapat diperhatikan sama seperti tempat wisata lainnya seperti di Bali. Seluruh oknum pedagang yang tak mengantongi izin diharapkan tak terlihat lagi di lokasi Danau Toba.

"Banyak hal yang harus dibicarakan untuk duduk bersama, kita kolaborasi dan bercerita persoalan riil. Kita satukan persepsi dan ambil Langkah yang benar," tuturnya.[]