News

KPK Pantau Program Penurunan Stunting Yang Rawan Korupsi 

KPK Pantau Program Penurunan Stunting Yang Rawan Korupsi 
KPK telah menyusun beberapa rekomendasi guna mencegah terjadinya korupsi dalam program penurunan stunting. (Akurat.co)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat masih ada celah terjadinya korupsi pada program penurunan prevalensi stunting di daerah.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Niken Ariati, mengatakan hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu anggaran, pengadaan dan pengawasan.

Untuk aspek penganggaran, dikatakan Niken, ada indikasi tumpang-tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu, sebagaimana temuan di lapangan.

baca juga:

Sedangkan pada aspek pengadaan, terdapat barang yang tidak dibutuhkan. Dicontohkannya, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diseragamkan ke seluruh daerah tanpa analisis kebutuhan objek. Hal ini membuat pengadaan barang yang tidak berguna bagi masyarakat, tidak pula diperlukan dalam program tersebut.

"Hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan," ujar Niken di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Untuk itu, KPK telah menyusun beberapa rekomendasi guna mencegah terjadinya korupsi dalam program penurunan prevalensi stunting. Pertama, dalam aspek anggaran bisa dilakukan integrasi alokasi dana antara pusat dan daerah. Ini, kata dia, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam anggaran.

"Selain itu, ke depan akan dibutuhkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Pedoman Penyusunan APBD," ujar Niken.

Selanjutnya, perlu ada kajian mendalam sebelum melakukan pengadaan barang. Juga, lanjut Niken, yang diperlukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan LKPP terkait kesesuaian barang di e-katalog.

Kemudian, perlu juga pedoman teknis yang akan digunakan oleh inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Sebagai program prioritas nasional, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting terus digencarkan pemerintah. Salah satunya dalam pengalokasian dana.

Tahun lalu, pemerintah pusat mengalokasikan belanja cukup tinggi yaitu sebesar Rp34,1 triliun. Di mana rincian terbesar berada di Kementerian Sosial sebesar Rp23,3 triliun, Kemenkes Rp8,2 triliun, Kemen PUPR Rp1,3 triliun, BKKBN Rp 810 miliar (sebagai koordinator pelaksana) serta tersebar di 17 kementerian/lembaga lainnya.