News

KPK Minta Komnas HAM dan Ombudsman Berhenti Campuri Polemik TWK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhenti mencampuri persoalan TWK.


KPK Minta Komnas HAM dan Ombudsman Berhenti Campuri Polemik TWK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron semringah membaca putusan Mahkamah Agung (MA). MA menolak uji materiil Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).

Ghufron mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak judicial review (JR) atau uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu, Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta berhenti mencampuri persoalan TWK. Sebab, hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MA) dan MA menyatakan, TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK tak melanggar Undang-Undang.

"Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA untuk menegakkan supremasi hukum dan ini menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA,” kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Ghufron menyebut, MA dan MK merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menguji keabsahan peraturan undang-undang. Menurutnya, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM tidak perlu lagi dilanjutkan.

“MK dan MA telah memutuskan bahwa Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tentang tatacara Peralihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah konstitusional dan sah,” tegas Ghufron.

Ghufron menegaskan, tidak ada maladministrasi dalam pelaksaan TWK. Dia juga menyatakan pelaksanaan TWK tidak melanggar HAM maupun konstitusional pegawai KPK.

“Namun begitu kami menghargai segenap pihak dan pegawai KPK yang telah menyalurkan haknya konstitusionalnya untuk memohon pengujian tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021,” kata Ghufron.

Sebagaimana diketahui, MA menolak uji materiil Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).