News

KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 2 Orang Terkait Kasus Suap Garuda Indonesia

KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 2 Orang Terkait Kasus Suap Garuda Indonesia
Gedung KPK. (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengadaan pesawat airbus pada PT Garuda Indonesia tahun 2015. 

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri. Kedua orang tersebut dicegah diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

"Benar, KPK telah lakukan cegah 2 orang untuk tidak melakukan bepergian keluar negeri melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

baca juga:

Meski begitu Ali tidak memberikan informasi terkait identitas kedua orang yang dicegah KPK itu. Namun salah satu pihak yang diketahui telah dicegah terkait perkara suap pengadaan pesawat itu yakni mantan anggota DPR RI Chandra Tirta Wijaya.

"Cegah dilakukan untuk waktu enam bulan ke depan," ujar Ali.

Ali menjelaskan terkait pencegahan tersebut, pihaknya dapat meminta perpanjangan masa pencegahan jika pengusutan kasus masih membutuhkan waktu lebih lagi. Ali menyampaikan pihaknya berharap kedua pihak yang telah dicegah itu agar kooperatif dan tidak berupaya kabur lewat jalur ilegal.

"KPK berharap ketika dipanggil, pihak-pihak terkait dimaksud dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik," ucap Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan pengembangan kasus dugaan suap di PT Garuda Indonesia. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan seorang mantan anggota DPR RI dan perusahaan menjadi tersangka.

Penetapan terhadap tersangka dilakukan lantaran ada penerimaan uang sebesar Rp 100 miliar terkait perkara tersebut. Meski begitu, komisi antirasuah belum membeberkan identitas dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu.

Berdasarkan kebijakan kepemimpinan era Firli Bahuri, KPK baru akan membeberkan identitas dan konstruksi perkara hingga sampai upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

KPK juga meminta kepada masyarakat untuk turut aktif mengawasi adanya penanganan perkara itu sebagai bentuk transparansi lembaga antirasuah dalam melakukan kerja-kerja penanganan perkara.[]