News

KPK Duga Rektor Unila Buat Regulasi Agar Maba Masuk Lewat Izinnya

KPK Duga Rektor Unila Buat Regulasi Agar Maba Masuk Lewat Izinnya
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani membuat sebuah regulasi yang menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru (maba) harus seizin dirinya. Bahkan para panitia seleksinya lainnya tidak diikusertakan dalam penerimaan maba tersebut.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pendalaman itu didalami dengan memeriksa enam saksi. Salah satu saksi yakni Kepala Biro Akademik Unila Hero Satrian Arief.

"Diduga adanya penyusunan aturan sepihak dari tersangka KRM (Karomani) berupa batasan kuota Maba yang bisa diluluskan yang hanya wajib melalui persetujuan tersangka dan tanpa mengikutsertakan tim panitia seleksi maba," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

baca juga:

Ali membeberkan lima saksi lainnya yang ikut dimintai keterangan yakni Wakil Ketua Penerimaan Maba Unila, Nandi Haerudin; Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan FISIP Unila, Arif Sugiono; Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Unila, Hery Dian Septama; Koordinator Sekretariat Penerimaan Maba Unila, Karyono; dan pegawai honorer Unila, Destian.

Meski begitu, Ali enggan merinci lebih jauh terkait aturan yang membuat penerimaan maba harus mendapatkan restu dari Karomani itu. Namun, komisi antirasuah berjanji bakal mendalami adanya kelegalan dari aturan tersebut. Ali juga berjanji bakal memberikan informasi perkembangan kepada publik dengan segera.

Sebagai informasi, Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan Swasta Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Total ia diduga telah menerima suap senilai Rp5 miliar.[]