News

Bupati Probolinggo Nonaktif dan Suami Didakwa Terima Suap Rp360 Juta dari Kepala Desa

Terdakwa mematok imbalan Rp 20 juta bagi setiap penjabat untuk masa jabatan enam bulan.


Bupati Probolinggo Nonaktif dan Suami Didakwa Terima Suap Rp360 Juta dari Kepala Desa
Ilustrasi (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Sidang perdana Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (25/1/2022). Agenda sidang pembacaan surat dakwaan.

Puput dan Hasan duduk sebagai terdakwa menjalani proses secara daring dari KPK. Terlihat Puput mengenakan hijab dipadu kemeja warna putih dan Hasan mengenakan kemeja warna biru

Dalam sidang ini, kedua terdakwa didakwa terlibat suap jual beli jabatan untuk penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Terdakwa mematok imbalan Rp 20 juta bagi setiap penjabat untuk masa jabatan enam bulan.

baca juga:

"Bahwa terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama-sama dengan terdakwa Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI serta Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton telah menerima hadiah uang sebesar Rp 360 juta," kata Jaksa Wawan dalam sidang.

Wawan mengatakan keduanya didakwa pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus suap jual-beli jabatan ini ada total 22 terdakwa. Adapun 18 lainnya merupakan asisten aparatur negara (ASN) selaku pemberi suap. Sedangkan Puput dengan suami serta Camat Paiton dan Camat Krenjengan merupakan penerima suap.

Dalam kasus ini, KPK menemukan para tersangka telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp20 juta. Tak hanya itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan kasus ini bermula dari rencana dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, pemilihan itu dilakukan pengunduran jadwal hingga 9 September 2021. Dari jadwal itu, terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, lanjut Alex, maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Adapun pengusulannya melalui Camat.

Selain Tantriana dan Hasan, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ada juga 18 orang pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. []