News

KPK Luruskan Kritik DPR Soal Kerugian Negara yang Dinilai Jomplang

KPK menyebut bahwa data ICW yang dikutip anggota DPR RI tersebut dinilai keliru.


KPK Luruskan Kritik DPR Soal Kerugian Negara yang Dinilai Jomplang
Plt Jubir KPK Ali Fikri (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi meluruskan pernyataan anggota DPR RI Komisi III Arsul Sani soal penyelamatan kerugian negara yang ditangani KPK pada tahun 2020 sebesar Rp114,8 miliar.

Dalam hal ini, KPK menegaskan bahwa data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip Arsul tersebut dinilai keliru.

"Sebab beberapa data yang disampaikan ICW kepada publik diantaranya soal jumlah penanganan perkara oleh KPK tahun 2020 pun juga sangat keliru dan telah kami koreksi," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Ali  membeberkan sejumlah data sebagaimana surat perintah penyidikan KPK di tahun 2020 saja misalnya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan infrastruktur jalan di Bengkalis nilai kerugian negaranya sekitar Rp475 Miliar.

Kemudian, dugaan korupsi PT DI sekitar Rp315 miliar dan dugaan korupsi di PT Waskita sekitar Rp202 Miliar.

"Data riil asset recovery hasil tindak pidana korupsi yang berhasil disetor KPK kepada kas negara pada tahun 2020 sebesar Rp 293,9 miliar," kata Ali.

Kata Ali, kerja nyata KPK sebagai upaya penyelamatan potensi kerugian negara melalui pemulihan penertiban dan optimalisasi aset barang milik negara dan pemerintah daerah pada tahun 2020 senilai Rp592,4 Triliun.

"Seluruh data dimaksud telah dipublikasikan pada akhir Desember 2020," ucap Ali.

KPK mengapresiasi penanganan perkara aparat penegak hukum lain baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian RI dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kami  menyadari pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK namun juga sinergi antar penegak hukum dan peran serta dukungan masyarakat sangat dibutuhkan," kata Ali.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengutip data ICW soal kerugian negara dalam kasus korupsi yang masuk ke persidangan. Data ICW itu dikutip Arsul dalam rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (14/6/2021).

Dia membandingkan data kerugian negara pada kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejagung, Polri dan KPK.

"Data yang dirilis ICW selama tahun 2020 dari total penuntutan perkara tipikor yang dilakukan Kejaksaan maupun KPK. Maka kerugian negara dari yang disidangkan adalah Rp 56,7 triliun. Dari jumlah ini Korps Adhyaksa menyidangkan perkara korupsi yang penyidikannya dari Polri maupun Pidsus Kejaksaan, Rp 56,7 triliun. Sedangkan KPK selama 2010 hanya menyidangkan perkara yang nilainya Rp 115,8 miliar," ucap Arsul. []