News

KPK Klaim 18 Pegawai Bersedia Ikut Diklat Bela Negara, Sisanya?

Dari 75 pegawai KPK yang tak lulus dalam TWK, 24 orang masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN. Namun, 18 orang yang bersedia.


KPK Klaim 18 Pegawai Bersedia Ikut Diklat Bela Negara, Sisanya?
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberi sambutan dalam peluncuran ACFFest 2020 (YOUTUBE: Kanal KPK)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan baru 18 orang yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang bersedia mengikuti Pendidikan Latihan (Diklat) Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. 

Diketahui, 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sampai saat ini sudah 18 orang yang telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti diklat bela negara," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/7/2021). 

KPK mempersilakan kepada 24 pegawai tersebut menggunakan haknya atau tidak untuk mengikuti diklat sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN. Sebab, 24 pegawai itu hasil perjuangan KPK agar pegawai KPK masih diberi kesempatan untuk menjadi pegawai KPK.

Dalam Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, KPK telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Diklat untuk 24 pegawai yang tak lolos TWK itu direncanakan digelar pekan ini selama satu bulan.

Pada 1 Juni 2021, Ketua KPK Firli Bahuri melantik sebanyak 1.271 pegawai KPK. Para pegawai yang dilantik itu adalah mereka yang telah lolos TWK yang diikuti oleh 1.351 orang.

Sebanyak 75 orang Tidak Memenuhi Syarat alias TMS karena tidak lulus TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Namun, ada 3 orang yang tak dilantik pada 1 Juni 2021 itu karena meninggal dunia (satu orang), tidak memenuhi syarat administrasi (satu orang), dan mengundurkan diri (satu orang).

Berdasarkan rapat KPK bersama Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan RB, Kemenkum HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Administrasi Negara pada 25 Mei 2021 diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

Sementara, 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor. Mereka telah rapor merah. Para pegawai ini disebut masih akan berada di KPK hingga November 2021 meski saat ini statusnya sudah nonaktif.

Para pegawai KPK yang 51 orang ini terus melakukan perlawanan dengan melaporkan hal itu ke sejumlah lembaga, salah satunya Komnas HAM. Kini Komnas HAM masih meminta keterangan sejumlah pihak untuk memutuskan apakah ada pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK tersebut. []