News

KPK Kembali Lanjutkan Penggeledahan di Plaza Summarecon Hari Ini

Ali mengatakan kegiatan penggeledahan tersebut saat ini masih berlangsung.


KPK Kembali Lanjutkan Penggeledahan di Plaza Summarecon Hari Ini
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Plaza Summarecon Bekasi terkait dugaan suap kepengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

"Hari ini, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan bertempat di Plaza Summarecon Bekasi," ujar pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Senin (8/8/2022).

Ali menyatakan penggeledahan tersebut kini masih berlangsung. "Nantinya akan kami (KPK) update kembali (hasilnya)."

baca juga:

Sebelumnya, KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di Plaza Summarecon, Jakarta Timur pada Jumat (5/8/2022). Hasilnya tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Dalam kasus tersebut, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).

Haryadi diduga menerima USD27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB Apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.[]