News

KPK Duga Alfamidi Suap Eks Wali Kota Ambon untuk Muluskan Pembangunan Gerai

KPK Duga Alfamidi Suap Eks Wali Kota Ambon untuk Muluskan Pembangunan Gerai
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga asal usul uang suap untuk mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy diyakini sebagai bentuk kesepakatan untuk memuluskan pembangunan gerai di Ambon. Uang itu diyakini berasal dari korporasi PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi).

Tudingan itu didapati usai KPK mendalami General Manager License PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganeffian. Dia diperiksa sebagai saksi terkait perkara tersebut.

"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

baca juga:

Ali enggan menjelaskan lebih jauh terkait prosedur pengeluaran uang dari korporasi Alfamidi itu. Alasannya, sambung Ali, untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Seperti diketahui, Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Dua pihak juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon Amri (AR).

Richard diduga mematok harga senilai Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, Amri juga memberikan uang kepada Richard sebesar Rp500 juta. Uang itu diperuntukkan penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail di wilayah Ambon. Uang tersebut diberikan bertahap melalui Andrew.

Selain itu, KPK juga mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy. Dia kini juga menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). []