News

KPK Duga Ada Pihak yang Pengaruhi Saksi Soal Dugaan Suap Dana PEN 2021

KPK mengecam keras terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan hal tersebut sehingga para saksi tak memberikan keterangan sesuai dengan adanya fakta.


KPK Duga Ada Pihak yang Pengaruhi Saksi Soal Dugaan Suap Dana PEN 2021
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak yang sengaja mempengaruhi para saksi agar tidak memberikan informasi dengan jujur kepada tim penyidik terkait dugaan korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. 

Hal tersebut telah dikonfirmasi lewat sejumlah saksi yang diperiksa tim penyidik pada Senin (27/6/2022) di Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah PNS Kabupaten Muna Lumban Gaol, Hidayat, dan La Mahi. Kemudian satu saksi lainnya yakni Kepala BNPB Kabupaten Muna.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengusulan dana PEN untuk Kabupaten Muna yang diduga diurus oleh Tsk SL," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

baca juga:

"Dalam perkara ini, KPK memperoleh informasi dugaan terkait adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mempengaruhi saksi untuk tidak menerangkan dengan jujur dihadapan Penyidik KPK," tambahnya.

Ali mengatakan pihaknya mengecam keras terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan hal tersebut sehingga para saksi tak memberikan keterangan sesuai dengan adanya fakta.

"Siapapun dilarang menghalangi proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini," ujarnya.

Ali juga menyampaikan bagi seluruh pihak yang melakukan hal tersebut dapat terancam hukuman pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

"KPK mengingatkan adanya ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," tutur Ali.

Terkait hal tersebut KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke; wiraswasta LM Rusdianto Emba; mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laode Muhammad Syukur Akbar.

KPK telah menahan tersangka Sukarman selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 23 Juni hingga 12 Juli 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Kavling C1. Sedangkan Rusdianto dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 27 Juni 2022 hingga 16 Juli 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, tersangka Rusdianto selaku pihak pemberi melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

Kemudian, Sukarman sebagai penerima  melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara itu Ardian Noervianto telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Kamis (16/6/2022). Dalam pembacaan surat dakwaan tersebut, Ardian didakwa menerima suap sejumlah Rp2,4 miliar dari Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya dan pengusaha LM Rusdianto Emba.

Akibat  perbuatannya, Ardian dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah.

Andi Merya dan Anzarullah dijerat KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Akibat dari perbuatannya, Andi Merya telah divonis 3 tahun kurungan penjara serta denda  Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Sementara itu Anzarullah divonis 1 tahun 10 bulan serta denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.[]