News

KPK Dorong Kemensos Terus Validasi Data Penerima Bansos

Sebanyak 52,5 juta nama dihapus sebagai penerima bansos karena beberapa alasan


KPK Dorong Kemensos Terus Validasi Data Penerima Bansos
Petugas menyortir Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) berupa beras di permukiman warga, kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Kamis (29/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial (bansos) hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan pemutakhiran berkala setiap bulan.

"KPK mendorong agar Kemensos mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Ipi mengatakan dalam paparan yang disampaikan kepada KPK terkait perkembangan perbaikan data yang dilakukan pada Selasa (3/8) kemarin, Mensos Tri Rismaharini menyampaikan telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam DTKS karena tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda, serta tidak dapat diperbaiki daerah. Kemensos mencatat total 140,4 juta data penerima bansos per 31 Mei 2021.

Perbaikan data dilakukan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos.

Data Kemensos sebelumnya mencatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data, yaitu DTKS, penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi dan validasi dengan daerah serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak.

Kemensos juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data, salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah.

Hingga April 2021, tercatat 385 dari 514 pemda telah melakukan pengkinian data di atas 75 persen dan sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data. Selebihnya, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen.

"Berdasarkan kajian cepat KPK telah merekomendasikan Kemensos untuk memperbaiki DTKS," kata Ipi.

Perbaikan sekurangnya meliputi aspek administratif, yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK) dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI/Polri.

KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan tiga sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi.

Selain itu, KPK juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda sehingga 'update' oleh pemda mendesak segera dilakukan.

KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya.

Terkait akurasi data, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan.

Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak. []