News

KPK Diminta Bongkar Skandal Proyek Asrama Haji Ternate 

CBA menemukan potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp 5,2 miliar


KPK Diminta Bongkar Skandal Proyek Asrama Haji Ternate 
Sekjen Kemenag Nizar Ali meninjau sekaligus meletakan batu pertama pembangunan gedung Mina asrama haji Ternate Tahap II, Rabu 16 Juni 2021. (Foto: malut.kemenag.go.id)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan pidana korupsi dalam proyek pembangunan tahap II gedung Mina Asrama Haji di Ternate, Maluku Utara.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan pihaknya menemukan potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp 5,2 miliar dalam pengerjaan proyek di bawah satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan tahun 2021 itu.

"CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan atas proyek pembangunan gedung Mina tahap II asrama haji transit di Ternate. Panggil dan periksa kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, dan jika diperlukan KPK juga bisa memanggil Sekjen Menag Nizar Ali untuk dimintai keterangan," kata dia, Jumat (27/5/2022).

baca juga:

Jajang merinci sejumlah kejanggalan yang menjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Pertama, Kemenag menetapkan pagu dan harga perkiraan sendiri sangat tinggi dan beda tipis.

"Pagu Rp 26.082.400.000 sementara HPS Rp.26.082.394.076, hanya beda 6 ribu perak. Ini sangat fatal karena bisa menguntungkan pihak perusahaan untuk mengajukan tawaran tinggi," sebut Jajang.

Kemudian, beber Jajang, dalam proses lelang pihak Kemenag memenangkan PT. Intimkara yang beralamat di Stadion Kota Ternate padahal tawaran yang diajukan sangat tinggi, yakni Rp 24.977.031.000.

PT. Intimkara sendiri dalam tahapan penawaran harga, menempati posisi 5 dari 6 perusahaan yang mengajukan penawaraan. Rata-rata peserta lelang berani mengajukan penawaran di kisaran Rp 21 hingga Rp 23 miliar.Namun anehnya perusahaan yang mengajukan tawaran efisien malah digugurkan, contohnya tawaran dari PT. AP senilai Rp 20,8 miliar.

"Diduga oknum Kemenag dari awal sudah memiliki keberpihakan kepada perusahaan tertentu dengan memainkan penilaian teknis serta persyaratan yang mengada-ada. Seperti pompa air dan genset, karena PT. AP hanya mencatatkan 1 berakibat digugurkan dengan alasan harusnya berjumlah 2, ada juga  PT. ME yang terjanggal karena peralatan Excavator yang dimilikinya dianggap tidak valid," urai Jajang.

Dalam perkiraan CBA, ungkap Jajang, dari penetapan pagu serta nilai kontrak yang disepakati dengan pemenang dalam proyek pembangunan gedung Mina tahap II ditemukan potensi pemborosan sebesar Rp5,2 miliar.

Selain kejanggalan dalam penetapan pemenang proyek dia juga menyinggung track record pengerjaan proyek oelh PT. Intimkara yang diduga banyak bermasalah. Misalnya proyek peningkatan jalan Sif-Patani Pemkab Halmahera Tengah yang dikerjakannya tahun 2018 senilai Rp 4 miliar baru tiga bulan sudah rusak.

"Namun dengan track record yang dipertanyakan Kemenag tetap memenangkannya," demikian kata Jajang Nurjaman.[]