News

KPK dan Komnas HAM Memanas, Nurul Ghufron Meradang Dibilang Tidak Tahu Siapa Inisiator TWK

Hubungan KPK dan Komnas HAM kembali memanas. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meradang setelah disebut dirinya disebut tidak bisa menjawab siapa inisator TWK


KPK dan Komnas HAM Memanas, Nurul Ghufron Meradang Dibilang Tidak Tahu Siapa Inisiator TWK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (DOK: KPK)

AKURAT.CO  Hubungan Komnas HAM dan KPK kembali memanas. Seusai diperiksa oleh Komnas HAM pada Kamis (17/6), dan dinyatakan tidak bisa menjawab pertanyaan siapa inisiator Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meradang.   

Nurul Ghufron membantah langsung pernyataan Komisioner Komnas HAM Chairul Anam bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan dari mana ide awal proses TWK bagi para pegawai KPK yang akan alih status menjadi ASN. 

"Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," tandas Ghufron dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Ghufron menjelaskan, ide awal asesmen TWK itu muncul saat mereka menyelenggarakan rapat bersama antara KPK dengan sejumlah stakeholder di DPR RI pada 9 Oktober 2020 lalu. Menurutnya, pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN harus memenuhi syarat berideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintah yang sah.

"Itu sudah dibahas sejak pertemuan KPK bersama stakeholder di ruang Nusantara pada tanggal 9 Oktober 2020. Saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI," papar Ghufron.

Pembahasan lalu berkembang terus. Ghufron lalu menyebut pihaknya bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku. Aturan itu yakni untuk menjadi ASN ada test kompetensi dasar dan test kompetensi bidang. Pada test kompetensi dasar, ada tiga aspek yang diukur. Yaitu Test Intelegensi Umum (TIU), Test Karakteristik Pribadi (TKP) dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, test kompetensi bidang adalah test untuk menunjukkan kompetensi bidang pekerjaannya.

"Hal tersebut kemudian disepakati dalam draft Rancangan Perkom KPK pada tanggal 21 Januari 2021 yang di sampaikan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi, draft tersebut disepakati dan ditandatangani lengkap oleh Pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK," beber Ghufron.

Dia menuturkan, pegawai KPK tidak lagi melakukan test TIU. Sebab, pada saat rekrutmen awal menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK, tes itu sudah dilakukan. Karenanya, tidak perlu lagi dilakukan TIU. 

"Karena dokumen hasil test tersebut masih ada tersimpan rapi di biro SDM, sehingga cukup dilampirkan. Juga test kompetensi bidangnya tidak dilakukan lagi, karena mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi," ungkap Ghufron.

Dia tak menampik bahwa TWK merupakan alat ukur pemenuhan syarat bukti kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah belum dilakukan. Sehingga para pegawai KPK hanya mengikuti TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

"Jadi itu satu-satunya test yang dilakukan," tegas Ghufron.

Ghufron menegaskan, hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Pegawai KPK harus setia dan taat pada PUNP, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.

"Syarat dalam PP 41/2020 ini sama dengan syarat menjadi ASN dalam UU 5/2014 tentang ASN Pasal 3, 4, 5 dan 66. Disamping UU ASN Pasal 62 ayat (2) dan juga dimandatkan dalam PP 11 tahun 2017 pasal 26 ayat (4) tentang TWK," ucap Ghufron.

Klarifikasi Ghufron tampkanya berbeda dengan penjelasannya saat di Ombudsman pada Kamis (10/6/2021) lalu. Setelah diperiksa terkait dugaan maladministrasi. Saat itu, Ghufron mengakui ide dasar TWK bukan dari KPK namun muncul di Kemenkumham saat mereka melaksanakan rapat bersama terkait penyelenggaraan asesment peralihan status pegawai KPK ke ASN. 

Sebelumnya, Komisioner KPK Chairul Anam mengatakan, dalam pemeriksaan di Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK, Nurul Ghufron tidak bisa menjawab siapa inisiator TWK. "Siapa yang keluarkan ide ini dan sebagainya. Ini inisiatif siapa dan sebagainya. Tapi karena bukan beliau ya, beliau (Ghuforn) tidak bisa menjawab," kata Anam di kantornya, Kamis (17/6). []