News

KPK Dalami Pembahasan Anggaran dan Aliran Uang Korupsi Tanah di Munjul

KPK memeriksa mantan petinggi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait pembahasan anggaran dan aliran uang dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jaktim.


KPK Dalami Pembahasan Anggaran dan Aliran Uang Korupsi Tanah di Munjul
Plt Jubir KPK Ali Fikri (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan petinggi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait pembahasan anggaran dan aliran uang dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya pembahasan anggaran dan adanya aliran sejumlah uang pada pihak-pihak tertentu terkait pengadaan pengadaan tanah di Munjul," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Pemeriksaan saksi digelar pada Senin (26/7/2021). Tiga saksi yang diperiksa, yaitu mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono, Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yadi Robi, dan Staf Divisi Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rahmat H.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah di Munjul terus digeber dengan memeriksa saksi-saksi. Termasuk memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sendiri memastikan bahwa tim penyidik lembaganya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

Firli menyebut pemeriksaan terhadap Anies dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Pada prinsipnya demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dengan kebutuhan yang benar di mata hukum dan memiliki relasi yang jelas dengan suatu kasus, siapapun bisa dipanggil tanpa terkecuali," kata Firli melalui pesan elektronik, Senin (26/7/2021).

Meski demikian, Firli tak menyebut secara pasti kapan Anies akan diminta hadir di ruangan penyidik. Dia meminta masyarakat memberi waktu untuk penyidik bekerja. 

"Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," jawab Firli.