News

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong RL, Terkait Dugaan Suap Izin Usaha Retail di Ambon

Tim penyidik mendalami pengetahuan Amri terkait dengan dugaan sumber uang yang diperuntukkan bagi Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy.


KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong RL, Terkait Dugaan Suap Izin Usaha Retail di Ambon
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa karyawan Alfamidi Kota Ambon bernama Amri pada Selasa (28/6/2022) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Amri diperiksa sebagai saksi meskipun dirinya juga menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha retail di Ambon.

"Betul, kemarin diperiksa kapasitasnya sebagai saksi," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (29/6/2022).

baca juga:

Ali menjelaskan tim penyidik mendalami pengetahuan Amri terkait dengan dugaan sumber uang yang diperuntukkan bagi Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy. Diduga Ricard memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail Alfamidi di wilayahnya lantaran menerima aliran dana dari pihak lain.

"Amri hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan sumber uang yang diperuntukkan bagi  tersangka (Tsk) RL agar izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dapat disetujui," tutur Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa saat ini kendati sudah menyandang status tersangka Amri belum juga ditahan. Ali beralasan sosok Amri belum ditahan sebagai bagian dari strategi penyidikan. 

"Soal kapan dilakukan penahanan merupakan kewenangan sepenuhnya tim penyidik," jelas Ali.

"Sejauh ini yangbersangkutan (Amri) juga cukup koperatif," imbuhnya.

Namun Ali menegaskan pihaknya juga akan melakukan penahanan terhadap Amri jika proses penyidikan dianggap cukup.

"Pada saatnya bila proses penyidikan dianggap cukup, kami pastikan juga dilakukan penahanan (Amri)," terang Ali.

Terkait perkembangan kasus dugaan suap izin prinsip pembangunan retail itu, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy.

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam perkara itu. Mereka yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa, dan Karyawan Alfamidi Kota Ambon Amrri.

Sebagai informasi, kasus suap yang menyeret Wali Kota nonaktif Ambon tersebut sebenarnya telah dinaikkan ke penyidikan sejak April 2022. Namun baru diumumkan pada bulan Mei 2022 berbarengan dengan adanya upaya paksa penangkapan dan penahanan.

Dalam kasus tersebut, KPK menduga terdapat penyerahan uang suap senilai Rp 500 juta untuk penerbitan izin pembangunan 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon Manise itu.[]