News

KPK Dalami Aliran Dana dari Sejumlah Pihak Swasta Terkait Kasus Suap Proyek Usaha Ritel

Pendalaman tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang saksi yang diperiksa tim penyidik untuk tersangka Richard Louhenapessy pada hari Jumat (27/5/2022)


KPK Dalami Aliran Dana dari Sejumlah Pihak Swasta Terkait Kasus Suap Proyek Usaha Ritel
Konferensi Pers Penetapan Tersangka Kasus Suap di Pemkot Ambon (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan aliran dana dari sejumlah pihak swasta khususnya yang akan mengikuti lelang proyek pengadaan di Pemkab Ambon kepada Richard Louhenapessy.

Adapun hal tersebut terkait kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha retail di Ambon. 

Pendalaman tersebut telah dikonfirmasi oleh salah seorang saksi yang diperiksa tim penyidik untuk tersangka Richard Louhenapessy pada hari Jumat (27/5/2022) di Gedung Merah Putih KPK.

baca juga:

"Karen Walker Dias Koordinator Perwakilan Pemkot Ambon di Jakarta 2016-Sekarang, hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh Tsk RL dari beberapa pihak swasta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (28/5/2022).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik lembaga anti rasuah pada Jumat (27/5/2022) kemarin, juga dijadwalkan untuk memeriksa salah seorang saksi lainnya yakni Direktur PT Gemilang Multi Wahana Benny Tanihattu.

Ali menjelaskan Benny berhalangan hadir lantaran sakit dan memberikan informasi kepada tim penyidik untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap dirinya.

Ali membeberkan hingga kini masih terus mengusut kasus suap yang terjadi di Pemkot Ambon dengan menggali informasi lewat keterangan sejumlah saksi agar bisa melengkapi berkas perkara terkait kasus yang dimaksud.

Hal itu, jelas Ali, dilakukan guna memperjelas bukti perkara agar menjadi lebih terang dan jelas. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha retail di Ambon.

Selain Richard, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Kedua tersangka lainnya yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa, dan Karyawan Alfamidi Kota Ambon Amri. 

"KPK sejak awal April 2022 meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan dan KPK telah menetapkan ada 3 orang tersangka,"ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/5/2022).[]

Diketahui, KPK telah menaikkan kasus ini ke penyidikan sejak April 2022. KPK menduga ada penyerahan suap Rp 500 juta untuk penerbitan izin pembangunan 20 Alfamidi di Kota Manise.[]