News

KPK Cecar 3 Saksi Dugaan Korupsi Helikopter AW-101

KPK Duga Jhon Irwan Kenway menggunakan perusahaan tertentu yang dikondisikan seakan-akan merupakan rekan dalam pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU


KPK Cecar 3 Saksi Dugaan Korupsi Helikopter AW-101
Irfan Kurnia Saleh Alias Jhon Irfan Kenway di Gedung Merah Putih KPK. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah memeriksa tiga saksi, yakni Eks Staf Technical Support PT Diratama Jaya Mandiri Adhitya Tirtakusumah; Swasta Raina Abednego dan Bennyanto Sutjiadji.

"Ketiga saksi penuhi panggilan tim penyidik," ujar Ali dalam keterangannya, Jumat (5/8/2022).

baca juga:

Hasil pemeriksaan, lembaga antirasuah menduga Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irwan Kenway menggunakan perusahaan tertentu yang dikondisikan seakan-akan merupakan rekan dalam pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU pada tahun 2016-2017.

Ali tidak membeberkan secara lebih merinci terkait pendalaman lainnya yang dilakukan tim penyidik. Namun pendalaman bakal terus dilakukan KPK lewat pemanggilan saksi-saksi guna melengkapi alat bukti perkara.

Ali berharap para pihak yang dijadwalkan bakal dipanggil tim penyidik bersikap kooperatif dengan memenuhi pemanggilan. 

Sebelumnya KPK menetapkan Direktur PT Dirtama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara. Irfan diduga menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp224 miliar dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.[]