News

KPK Buka Penyidikan Suap Pajak, Profil Direktur Ekstensifikasi Hilang dari Situs DJP

KPK Buka Penyidikan Suap Pajak, Profil Direktur Ekstensifikasi Hilang dari Situs DJP


KPK Buka Penyidikan Suap Pajak, Profil Direktur Ekstensifikasi Hilang dari Situs DJP
Ilustrasi - Penjara

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap pajak bernilai puluhan miliar rupiah.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pejabat pajak yang tersangkut kasus suap pajak bernilai puluhan milyar telah dibebastugaskan.

Namun, ia enggan menyampaikan nama pejabat pajak yang dibebastugaskan tersebut.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi DJP, https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page?page=0 pada Rabu (3/3/2021) terdapat satu pejabat DJP yang profilnya dihapus dari situs tersebut.

Ia merupakan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.

Infornasi ini pun diklarifikasi ke KPK, terkait keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus suap pajak tersebut. Meski tak membenarkan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak menampik nama tersebut.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tsk telah dilakukan," ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan di kasus suap pajak yang melibatkan anak buah Sri Mulyani di DJP.

Sayangnya, identitas pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini masih belum bisa disampaikan ke publik seiring proses hukum yang masih berjalan.

"Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Komisioner KPK 2 periode itu membeberkan kasus tersebut, bermuara saat wajib pajak (WP) yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat pajak, dengan tujuan agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," papar Alex.

Kasus ini pun mendapat sorotan khusus, lantaran kata Alex, nilai suap yang diterima pejabat pajak tersebut mencalai puluhan miliar rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," tegas Alex.

Bahkan, tim penyidik KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mencari sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut.[]

baca juga:

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu