News

KPK Buka Penyidikan Kasus Dugaan Suap Pajak yang Libatkan Anak Buah Sri Mulyani

KPK Buka Penyidikan Kasus Dugaan Suap Pajak yang Libatkan Anak Buah Sri Mulyani


KPK Buka Penyidikan Kasus Dugaan Suap Pajak yang Libatkan Anak Buah Sri Mulyani
Komisioner KPK Alexander Marwata usai melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DP, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020). Pertemuan ini dilakukan secara tertutup.

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam saat ini tengah menggelar penyidikan kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Disinyalir sejumlah anak buah Menkeu Sri Mulyani terlibat dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahkan mengamini penyidikan tersebut, meski ia belum bisa mengungkap identitas yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini.

"Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Alex menjelaskan modus kasus rasuah ini diawali dari pihak wajib pajak (WP) yang memberi sejumlah uang supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Sementara untuk identitas WP yang diduga melakukan penyuapan itu belum bisa disampaikan ke publik.

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," kata Alex.

Tak main-main, nilai suap di lingkungan kerja Menkeu Sri Mulyani ini mencapai miliaran rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," sebut Alex.

Sejauh ini, tim penyidik KPK pun telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini. Penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Alex berkata bahwa pihaknya akan menangani kasus suapnya dari sisi hukumnya, sedangkan Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut.

"Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," terang Alex.[]

baca juga:

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu