News

KPK Buka Penyidikan Baru Hasil Pengembangan Kasus Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru Hasil Pengembangan Kasus Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro


KPK Buka Penyidikan Baru Hasil Pengembangan Kasus Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro
Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru dari hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro.

Diketahui, Eddy sebelumnya pernah menjalani proses hukum di KPK terkait kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2012-2016.

"Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (16/4/2021).

Ali menegaskan pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penerapan TPPU ini lantaran adanya perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi berupa pembelian aset-aset bernilai ekonomis seprti properti maupun aset lainnya.

Kendati demikian, Ali masih enggan untuk membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat," kata Ali.

Diketahui, Eddy Sindoro melakukan suap sebesar USD50 ribu dan Rp150 juta untuk mengurus dua perkara perdata perusahaan di PN Jakpus.

Duit suap diberikan untuk menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana atau PT MTP dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited atau PT AAL meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang. Uang pelicin mencapai Rp500 juta.

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu