News

KPK Bongkar Peran Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

KPK Bongkar Peran Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
Konferensi Pers Penahanan Bupati Mimika Soal Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membongkar peran Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Omaleng sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Firli menjelaskan, kasus ini bermula saat Eltinus bekerja sebagai kontraktor sekaligus Komisaris PT Nemang Kawu Jaya pada 2013. Kala itu, Eltinus hendak membangun Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika dengan nilai anggaran Rp126 miliar. Pembangunan baru terealisasi ketika Omaleng menjabat sebagai bupati pada 2014.

Eltinus sebagai pembuat kebijakan kemudian menganggarkan dana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing. Pemkab Mimika menganggarkan Rp65 miliar.

baca juga:

"EO (Eltinus) yang masih menjadi komisaris PT NKJ (Nemang Kawi Jaya) kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32," ujar Firli dalam konferensi pers, Kamis (8/9/2022).

Tidak sampai situ, Eltinus sempat meminta bantuan Teguh untuk mempercepat pembangunan gereja pada 2015. Teguh dijanjikan pembagian fee 3 persen dari nilai proyek.

"Di mana EO (Eltinus) mendapatkan tujuh persen dan TA (Teguh) mendapatkan tiga persen," tutur Firli.

Memuluskan kesepatakan dengan Teguh, Eltinus mengangkat sengaja mengangkat Marthen menjadi pejabat pembuat komitmen dalam proyek ini. Firli menyampaikan pengangkatan Marthen dinilai ganjil lantaran tak memiliki kompetensi di bidang konstruksi bangunan.

"EO juga memerintahkan MS (Marthen) untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan," ucap Firli.

Usai memenangkan lelang, Marthen bersama Teguh kemudian melaksanakan penandatanganan kontrak untuk melakukan pembanguan gereja. Nilai kontrak dalam kesepakatan itu yakni mencapai Rp46 miliar.

Teguh diketahui kemudian menggunakan uang itu untuk mensubkontraktorkan seluruh pengerjaan pembangunan gereja. Bahkan terdapat sejumlah kontrak hang dibuat tanpa adanya perjanjian dengan Pemkab Mimika.

"Salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara)," ucap Firli.

PT KPPN juga diketahui mengalirkan dana ke perusahaan Eltinus dengan menyewa peralatan. Akibat dari perbuatan ketiga perlaku, pembangunan gereja mengalami kesendatan dan tak selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

"Termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan," kata Firli.

Akibat dari perbuatan tiga tersangka ini juga membuat negara merugi Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar. Eltninus juga diketahui mengantongi Rp4,4 miliar dari tindakan koruptif ini.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. []